Home Berita KARYAWAN THIESS DIRUMAHKAN 5 BULAN
KARYAWAN THIESS DIRUMAHKAN 5 BULAN PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Admin Web   
Kamis, 31 Oktober 2013 04:49

KARYAWAN PT.THIESS DIRUMAHKAN 5 BULAN

Konsultasi / Koordinasi Komisi I DPRD  Tanah Bumbu ke Kemenakertrans

Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu kembali melaksanakan konsultasi / koordinasi pada tanggal 8 – 11 oktober 2013 sesuai jadwal kegiatan yang telah di agendakan oleh Badan Musyawarah. Pada kesempatan kali ini para anggotanya sepakat untuk berkonsultasi ke Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta guna menggali informasi tentang undang – undang Ketenagakerjaan serta aturan Pemutusan hubungan kerja (PHK)  dan batas waktu dirumahkannya pekerja terkait dengan gejolak para Karyawan PT. THIESS Indonesia di Kecamatan Satui Sungai Danau yang sudah kurang lebih 5 bulan dirumahkan akibat konflik perusahaan antara PT. THIESS sendiri dengan PT. ARUTMIN Indonesia.

Pada rapat Koordinasi yang berjalan kurang lebih 3 jam tersebut diikuti oleh semua anggota komisi I dengan  H. Burhanuddin, S.Sos, M.Pd selaku Koordinator. Sedangkan dari Kementrian Tenaga Kerja dipimpin oleh Zafar Sadikin selaku perwakilan dari Dirjen Kemenakertrans dan didampingi beberapa pejabat – pejabat lain yang terkait dan berkompeten dalam materi pembahasan rapat tersebut.

Setelah melakukan acara perkenalan dan sapa, Pimpinan rapat langsung mempersilahkan kepada anggota Komisi I untuk menyampaikan hal yang akan dikonsultasikan. Pada kesempatan itu  Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu Surinto, ST mengutarakan masalah nasib karyawan PT. THIESS Indonesia di kec. Satui. “ Sekitar 3.400 Karyawan PT. THIESS sudah dirumahkan selama 5 bulan akibat adanya konflik antar PT.THIESS dengan PT. ARUTMIN, dampaknya pendapatan sosial ekonomi masyarakat menurun “ tuturnya. Surinto juga meminta kejelasan bagaimana tentang undang – undang dan aturan ketenagakerjaan menyangkut masalah tersebut.

Pada kesempatan selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selaku koordinator juga mengutarakan pendapatnya atas permasalahan tersebut. “ Kami di daerah meminta Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan kepada perusahaan – perusahaan yang terlibat konflik tersebut dan Kemenakertrans juga perlu memfasilitasinya untuk mendapatkan solusi yang terbaik“ ungkapnya. Ditambahkannya pula hal tersebut harus dilakukan karena menyangkut nasib dan kehidupan para pekerja dan anggota keluarganya yang sangat bergantung pada perusahaan tersebut.

Menanggapi masalah tersebut Zafar sadikin selaku perwakilan Kemenakertrans berpendapat bahwa Pihak Pemerintah daerah, Perusahaan dan Serikat Pekerja  harus melakukan perundingan dan dibuat komitmen yang jelas agar Pengakhiran hubungan kerja dapat dihindarkan. Dicari solusi yang terbaik kepada kedua pihak perusahaan yang berkonflik agar semua tidak dirugikan. Pemerintah daerah harus berperan aktif ungkap beliau.

“ Menurut ketentuan Karyawan dirumahkan oleh perusahaan paling lama 6 bulan, selanjutnya diPHK dan selama dirumahkan gaji dibayarkan 100% sampai bulan keempat dan bulan berikutnya dibayar 25 %.” tegas pejabat eselon I di Kemenakertrans itu.

 

Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dan diakhiri pada pukul 13.00 WIB. Rencananya pihak DPRD akan menindaklanjuti hasil konsultasi ini dengan memanggil pihak – pihak yang terkait untuk diadakan rapat bersama. Dan Pihak Kemenakertrans berjanji akan memfasilitasi untuk mencari solusi permasalahan ini dengan menyurati Pihak  perusahaan.

  ,